PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 

Pada 31 Agustus 2021, Kemendibud RI mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Terdapat 21 jenis kekerasan seksual yang dapat dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. 

Dalam hal ini, jenis kekerasan seksual yang disebutkan berlaku juga untuk kehidupan masyarakat secara umum. 

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban 
2. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban  
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban 
4. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban 
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban 
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban 
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban 
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi 
10. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
11. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
12. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
13. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban 
14. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual 
15. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
16. Mempraktikkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual 
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin 
18. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi 
19. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau 
20. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil 
21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 (UU TPKS) 

UU TPKS adalah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dalam UU TPKS pasal 4 ayat 1, terdapat setidaknya ada sembilan tindak pidana kekerasan seksual, antara lain: 

1. pelecehan seksual nonfisik; 
2. pelecehan seksual fisik; 
3. pemaksaan kontrasepsi; 
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan; 
6. penyiksaan seksual; 
7. eksploitasi seksual; 
8. perbudakan seksual; dan 
9. kekerasan seksual berbasis elektronik. 

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disebutkan pada pasal 4 ayat 1, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: 

1. perkosaan; 
2. perbuatan cabul; 
3. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; 
4. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; 
5. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; 
6. pemaksaan pelacuran; 
7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; 
8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; 
9. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan 
10. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.